Information Security Management Policy | Juni 2009 1
Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Keamanan
IT (Information Security Management Policy)
Standard ISO 17799 : 27002
Deris Stiawan (Dosen Jurusan Sistem Komputer FASILKOM UNSRI)
Sebuah Pemikiran, Sharing, Ide Pengetahuan, Penelitian
=====================================================================
Perkembangan yang sangat cepat saat ini mau tidak mau perusahaan dan pelaku bisnis harus
dapat beradaptasi dengan cepat, kebutuhan akan informasi dan koneksi data untuk update
informasi dari kantor tidak mengenal waktu dan tempat, munculnya solusi-solusi unified
communications, mobile commuters, dan sebagainya semakin menguatkan bahwa ketepatan
dan kecepatan dalam mendapatkan informasi mutlak dibutuhkan. Lihat saja saat ini dimana
penggunaan blackberry sangat tinggi penetrasinya di pasar.
Sistem yang dapat diakses dengan availability yang tinggi saat ini dibutuhkan, openness dan
terdistribusi pasti sudah menjadi keharusan untuk sistem yang terintegrasi. Server-server yang
dikoneksikan terus menerus tiada henti ke jaringan publik mau tidak mau akan membuka
lubang-lubang sistem keamanan. Tidak ada sistem yang sempurna, kita hanya dapat
meningkatkan dari status tidak aman menjadi relatif lebih aman, karena banyak sekali cara
atau metode lubang-lubang keamanan yang dapat ditembus. Lubang keamanan itu baik pada
lapisan sistem operasi, aplikasi, layanan, dan sebagainya pasti dapat ditemuka titik
kelemahanya. Secara garis besar keamanan sistem informasi dan komputer dapat dibagi dua
yaitu keamanan secara phisikal dan secara logikal. Secara Phisik berarti bagaimana kita
mengamankan semua infrastruktur peralatan sistem keamanan kita baik dari sisi server,
ruangan, kabel, system backup redundant system, system cadangan power listrik dan lain-lain
sedangkan keamanan secara logikal tentang metode keamanan seperti protocol yang
digunakan, metode komunikasi datanya, model basis datanya dan sistem operasinya.
Saat ini dengan kesadaran yang tinggi, telah banyak perusahaan atau pelaku bisnis yang telah
memperhatikan masalah keamanan sistem informasi dan computernya, apalagi dengan tawaran
one stop solution dari vendor-vendor IT semakin mempekecil masalah-masalah keamanan.
Namun seringkali peralatan yang mahal tidak diikuti dengan aturan yang jelas dan rasa
kesadaran yang tinggi pada pengguna.
Pendahuluan ...
Information Security Management Policy | Juni 2009 2
Banyak sekali terdapat statement yang salah dari pengguna atau manajemen tentang masalah
sistem keamanan computer atau informasi, seperti :
1. “…tetapi kita sudah menggunakan NAT”
2. “kami telah menutup semua paket yg masuk “
3. “Anti virus original kami “keeps us safe”
4. “Maaf kami tidak menggunakan WINDOWS”
5. “Kami mempunyai sistem DMZ”
6. “Kami bukan sebuah target”
7. “Kami tidak mempublikasikan yang krusial di web”
8. “Kami telah mengekripsi data”
9. “kami sudah memiliki firewall yang banyak dan terbaru”
10. “kami mempunyai team tangguh dan hebat”
11. “kami mempunyai dana IT yang unlimitted”
Maka dibutuhkan suatu aturan yang dapat mengikat kepada seluruh pengguna dan karyawan di
tempat tersebut yang sifatnya menyeluruh dan standar. Ada banyak standar yang dapat
digunakan yang biasanya standar-standar tersebut dibuat oleh vendor solusi IT. Misalnya
standarisasi perkabelan, standarisasi pembangunan ruang server, standarisasi server farm, dan
sebagainya. Kebutuhan akan kebijakan sistem keamanan sangat dibutuhkan disaat suatu
perusahaan atau proses bisnis telah menggunakan peralatan atau sistem IT sebagai salah satu
faktor strategi bisnisnya. ISO sebagai salah satu badan dunia yang membuat standarisasi yang
digunakan oleh para pengguna dan produsen dalam bidang tertentu. ISO 17799 : 27002 adalah
standar yang berisi tentang tahapan praktis untuk mengatur sistem keamanan informasi.
Standar ISO mempunyai 12 klausa keamanan, dengan jumlah 39 kategori utama dalam bidang
keamana, dimana dalam beberapa kategori itu mempunyai banyak komponen-komponen yang
lebih detail.
ISO 17799 : 27002
Information Security Management Policy | Juni 2009 3
Penjabaran kedua-belas klausa itu adalah ;
1. Risk assessment and treatment
a. Assessing security risks, perlu dibuat kebijakan tentang resiko yang mungkin akan
timbul. Kebijakan dapat dibuat dengan diawali analisa tentang resiko yang mungkin
muncul pada sistem keamanan, misalnya ;
• Berapa besar efek dari berhentinya layanan IT
• Berapa besar efek resiko pada saat data dan informasi berhasil ditembus
oleh penyusup
• Berapa lama sistem akan normal pada saat layanan terhenti
b. Treating security risks treatment, kebijakan untuk menjamin perawatan pada
seluruh sistem IT yang digunakan, aturan yang akan mengikat secara standar
tentang perawatan, misalnya
• Perlu dibuat aturan tentang berapa kali dalam satu waktu untuk masalah
maintenance, analisa penetrasi sistem, backup, restorasi, dan sebagainya
yang berhubungan dengan kegagalan resiko keamanan.
2. Security policy
a. Information security policy document & Review of information security
policies, kebijakan ini menyangkut permasalahan tentang bagaimana perusahaan
memenuhi berbagai aturan keamanan dan privacy regulation seperti standar dari
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) , Gramm-Leach-Bliley
Financial Services Modernization Act (GLBA). Misalnya beberapa tipe dari security
policy document, seperti ;
• Mobile computer policy
• Firewall policy
• Electronic mail policy
• Data classification policy
• Network Security Policy
• Internet Acceptable use policy
• Password Policy
Information Security Management Policy | Juni 2009 4
b. Coordination with other security policies, jangan sampai kebijakan yang telah
dibuat atau akan dibuat akan menyebabkan kontradiktif dengan kebijakan yang
telah ada dengan departemen lain atau malah dengan visi dan misi perusahaan.
Masalah seperti ini sering kali muncul jika policy keamanan yang dibuat tidak
melihat blue print perusahaan, misalnya ;
• Dalam policy keamanan karyawan bagian teknis harus dapat leluasa
masuk ke ruangan lain sesuai dengan tingkatannya, namun dalam policy
perusahaan dibuat aturan tentang model authentikasi sistem untuk masuk
ke ruangan tertentu.
3. Organization of information security
a. Internal organization, hal ini diperlukan untuk koordinasi dengan internal
perusaahan, misalnya
• komitmen yang tinggi untuk setiap level management dalam mematuhi
semua kebijakan sistem keamanan yang dibuat, akan lebih baik jika
dibuatkan aturan tentang komintem manajemen
• Menanamkan tanggung jawab terhadap semua level manajemen dan
karyawan atas kebijakan yang telah dibuat
• Harus membuat kebijakan tentang pendefinisian informasi yang masuk
dan keluar dari perusahaan dan informasi tersebut harus diklasifikasikan
• Secara periodic melakukan analisa terhadap sistem yang telah dibuat,
misalnya dengan menyewa dari pihak luar.
b. External parties, karena informasi dan data juga dimanfaatkan dan diakses oleh
partner business maka dibutuhkan juga kebijkan untuk arus informasi masuk dan
keluar, misalnya ;
• Karena telah mengimplementasikan ERP / Supply chain maka beberapa
rekan bisnis dikoneksikan ke sitem database, jangan sampai hak akses
yang diberikan disalahgunakan, maka dibutuhkan aturan yang jelas
tentang hak aksesnya
• Berapa nilai resiko yang akan terjadi dengan mengkoneksikan rekan bisnis
ini, hal ini harus di identifikasi dari awal.
• Antara perusahaan dan rekan bisnis harus dibuat rambu-rambu yang jelas
mengenai hak akses informasi ini
Information Security Management Policy | Juni 2009 5
• User id dan Group id, menerapkan kelompok-kelompok berdasarkan user
dan kelompok agar mudah dimaintenence. Dengan password atau user
root maka kita bisa mengatur mesin computer tersebut secara penuh.
Kita bisa membuat user dan menghapus user, mengakifkan dan
menonaktifkan user, membagi quota bagi para user, memberikan akses
resource jaringan, sampai dengan instalasi secara penuh pada server.
4. Asset management
a. Responsibility for assets, permasalahan asset perusahaan harus juga menjadi
perhatian khusus, hal ini dibutuhkan untuk mengklasifikasikan asset data, informasi
dan barang serta lainnya dalam sebuah kebijakan, misalnya ;
• Bagaimana kita dapat mengetahui jumlah barang dan spesifikasi barang
jika tidak mengetahui model/format, tanggal creation manufacture dan
informasi penting lainnya pada saat ingin mengetahui tentang barang
tersebut
• Harus mendokumentasikan dengan baik tentang informasi database,
kontrak atau kerjasama, informasi dari bagian R&D, user manual, training
material, operasional, SOP, dan support procedure.
• Mendata semua peralatan keseluruhn computer secara phisik, peralatan
komunikasi, storage media, sistem penyimpanan backup, perangkat
lunak, data base, tools dan utilities lainnya.
• Melakukan klasifikasi informasi, misalnya dengan membuat guidelines
atau membuat labeling informasi, bayangkan jika asset yang ada banyak
dengan spesifikasi yang sama atau berbeda, haruslah informasi asset
dibuat standard dengan mempunyai karakteristik dari setiap asset yang
ada.
5. Human resources security, pada kebijakan ini terfokus pada employees, kontraktor, dan
pengguna lannya tentang tanggung jawab yang ada, misalnya permasalahan pencurian,
perusakan dan kehilangan fasilitas, misalnya ;
• Membuat batasan tanggung jawab, term dan kondisi dari setiap employee
• Harus membuat pertemuan-pertemuan untuk meningkatkan information
security awareness, melakukan edukasi dan training tentang kebijakan
dan sistem yang telah dan akan dibangun, hal ini untuk meningkatkan
rasa memiliki dan respon dari pengguna
Information Security Management Policy | Juni 2009 6
• Perusahaan harus bisa membuat aturan dan regulasi yang baku
bagaimana pengaturan hak akses semua karyawan dan pihak luar lainnya
yang berhubungan dengan sistem informasi
• Setiap employee harus mempunyai batasan hak akses sesuai dengan
jobsdesk dan departemnya
• Kebijakan tentang bagaimana jika seorang pegawai karena sesuatu
masalah harus dicabut hak yang melekat, misalnya hak untuk akses ke
server, hak bagian dari suatu group, hak akses ke ruang tertentu, dan
sebagainya.
• Kebijakan harus dapat mengatur bagaimana jika employee di cabut hak
aksesnya dan dalam waktu tertentu di kembalikan dengan persetujuan
managemen
6. Physical and environmental security, dalam bagian ini harus dapat diatur tentang hak
akses secara phisik, kerusakan yang diakibatkan infrastruktur, dapat mengidentifikasi resiko
dan nilai dari setiap asset yang diproteksi, ada beberapa isu yang dapat diangkat misalnya ;
• Membuat sistem dengan mengatur bagaimana jika terjadi force majure
(kebakaran, huru-hara, bencana alam)
• Membuat standar sistem redundant dan backup, membuat aturan dengan
menerapkan kegiatan backup secara berkala atau menggunakan sistem
cadangan, saat ini trend perkembangan DRC (Disaster Recovery Center)
yang biasa digunakan perusahaan banking, dimana menggunakan server
cadangan untuk menyalin database ke dalam server lain secara mirroring
dengan metode penyalinan bisa diatur.
• Membuat membuat aturan baku tentang akses computer dan jaringan
secara langsung misalnya kabel, server yang diletakkan diruangan khusus,
hub, router, dan lain-lain. Ruang server ini sering disebut NOC (Network
Operating Center) yang biasanya diruangan khusus yang terpisah dari user
dan terdapat rack-rack khusus untuk menempatkan perangkat
jaringannya.
• Ruang server yang dibuat harus memperhatikan masalah ruang akses
publik, dan ruang loading dock.
• Membuat aturan tentang akses kontrol ke ruang server, akses masuk
dengan menggunakan id otentikasi (misalnya barcode atau sidikjari) agar
tidak semua user dapat masuk ke parimeter keamanan,
Information Security Management Policy | Juni 2009 7
• Memperhatikan fasilitas penunjang keamanan seperti alat pemadam
kebakaran, pendeteksi asap, alat pendeteksi gerakan dan pendeteksi
audio video surviillance dan bahan kimia lainnya yang membahayakan
area ruangan.
• Membuat pendataan asset ruangan khusus untuk mendata tentang proses
maintenance perangkat tersebut
• Membuat aturan tentang pembatasan penggunaan audio video termasuk
kamera photo, HP dan perangkat portable lainnya serta mengatur
tentang makan minum dan merokok di area tertentu.
7. Communications and operations management, pada bagian ini kebijakan harus dibuat
dengan memastikan memeriksa dan mengamankan operasi fasilitas-fasilitas pengolahan
informasi.
a. Operational procedures and responsibilities, dengan membuat standar dokumen
untuk setiap operasional,
• Dibutuhkan SOP (Standar Operating Procedure) untuk semua kegiatan,
misalnya bagaimana cara mengatur kerja shift pada ruang server, standar
penanganan service desk, standar penanganan teknis dan sebagainya
b. Third-party service management, semakin banyak pihak ketiga yang digunakan,
maka dibutuhkan mekanisme layanan, report dan perekaman secara
berkesinambungan untuk memantau dan menganalisa
• Buat aturan tentang kerjasama antara pengembang aplikasi third-party
yang digunakan
• Mengatur level instalasi setiap user untuk mengakses data di hardisk
c. Protection against malicious and mobile code, buat aturan tentang pencegahan,
pendeteksian dan respon terhadap code malicious, misalnya
• Pengaturan tentang kebijakan instalasi software third-party terutama
yang didapat dari ekternal network
• Aturalah untuk selalu menggunakan anti-virus, anti-spyware dan lakukan
update secara regular
• Aturalah untuk proses update tersebut apakah akan dilakukan secara
terpusat atau di remote oleh admin
• Lakukan review secara periodic terhadap sistem yang berjalan, bila perlu
uninstalled software yang bermasalah dengan kompatibilitas dan
membahayakan sistem
Information Security Management Policy | Juni 2009 8
• Buat perjanjian yang mengikat dengan produk software yang dibeli, jika
nanti ditemukan masalah dapat menghubungi call centernya
• Buat aturan tentang bagaimana jika terjadi trouble sistem pada saat
instalasi software third-party
• Lakukan training dan sosialisai tentan kebijakan dan metode ini
d. Network security management, Dalam aturan ini akan melindungi semua informasi
pada jaringan dan pada supporting network infrastructure.
• Buat aturan tentang “push information” ke level manajemen untuk
performance network
• Buatlah tampilan untuk memonitor network baik dari sisi perangkat atau
akses user, hal ini berguna untuk membuat report
• Membuat dokumentasi gambar-gambar topology network
• Mengatur jangan sampai informasi-informasi sensitive infrastructure
network dari akses public, hal ini untuk memperkecil kasus social
engineering
• Aturlah tentang pengumpulan logging termasuk aktivitas keamanan
• Lakukan koordinasi dengan pihak lain (konsultan, CERT, ID-SIRTI, dan
lain-lain)
• Implementasikan layanan network, seperti authentication, encryption
dan koneksi control
• Buat kerjasama dengan penyelenggara sistem keamanan seperti
penggunaan digital certificate, kunci public, sistem OTP dan sebagainya
• Buat control akses ke infrastruktru network termasuk akses wireless,
akses data, atau lainnya yang berhubungan dengan informasi dan data
• Aturan tentang proteksi pertukaran informasi dari interception, copying,
modification, mis-routing
• Pada saat data disimpan secara physical buatlah aturan yang baku
tentang packaging, locked container, temper-evident tangging,
penomeran locker, surat pengantar dan recording historinya.
• Buat aturan tentang penggunaan electronic messaging (email, IM, audiovideo
conference, dan sebagainya), misalnya tentang pembatasan akses,
attachment file, transmit file, yang berhubungan dengan pengaruh pada
sistem keamanan
• Jika dimungkinkan tetapkan untuk penggunaan kunci public dengan PGP
atau sistem keamanan lainnya untuk proses email
Information Security Management Policy | Juni 2009 9
• Jika menggunakan layanan e-commerce, buatlah aturan layanan dengan
pihak lain (authority security atau banking) dan perhatikan penggunaan
aplikasi yang digunakn
e. Monitoring, dalam kategori ini aktivitas proses menjadi perhatian utama,
diantaranya ;
• Buat team NMC (Network Monitoring Center) untuk memantau traffic,
aktivitas di jaringan dan infrastruktur yang memantau secara terusmenurs
24 jam
• Team NMC dibawah tanggung jawab departemen teknis,NMC sangat
berperan dalam mengetahui aktivitas secara dini baik anomaly, serangan
atau failure dari sistem yang berjalan
• Buat sistem ticketing untuk pengantrian gangguan di helpdesk, hal ini
untuk meningkatkan layanan
• Buat sistem monitoring secara menyeluruh untuk mengatahui semua
proses dan aktivitas yang terjadi di jaringan, dengan protocol SNMP dan
beberapa aplikasi standar dapat memberikan informasi yang detail
• Lakukan monitoring secara keseluruhan (router, switching, server, last
miles, resources hardware dan devices lainnya)
• Bila perlu integrasikan monitoring ke sistem lainnya misalnya sms, email,
dan aplikasi mobile lainnya
• Buat aturan untuk memproteksi Logging akses dan proses, lakukan
recording untuk setiap log dari administrator sampai dengan operator,
Fault logging, hal ini juga untuk mendukung dari job desk ID-SIRTI.
• Automatic Lock, aturan yang memungkinkan penguncian sistem secara
otomatis, jika terjadi misalkan penulisan password yang salah sebanyak
tiga kali. Ini sangat berguna untuk user yang bisa login ke server.
• Check Log adminstrasi secara priodik dengan melakukan checking semua
aktivitas sistem computer baik dari sisi akses ke user, jalannya daemon
sistem, dan akses user ke sistem.
• Lakukan review log dengan mencocokan policy pada mesin firewall atau
IDS
• Lakukan clock synchronization terutama jika mempunyai banyak server di
banyak tempat untuk menghindari kesalahan prosedur pada sistem.
Information Security Management Policy | Juni 2009 10
8. Access control, bagian ini hendaknya membuat aturan tentang akses ke informasi, fasilitas
proses informasi dan business process.
• Membuat aturan tentang akses ke sistem informasi
• Membuat baku tentang format persetujuan, penolakan dan administrasi
• User Registrasi, perlu dibuat untuk mengimplementasikan prosedur
registrasi, grating dan revoking access ke semya sistem dan layanan
informasi
• Buat account dengan unik untuk semua ID user
• Buat aturan tentang pemberitahuan admin kepada user tentang
permasalahan pada sistem account
• Buat standart untuk “term and condition” dan confidentiality agreement
• Buat standar dokumentasi untuk menyimpan semua informasi user agar
mudah di restorasi
• Account, apakah sebuah account dapat digunakan bersama, disaat
accountnya ditolak apa yang harus dilakukan oleh user. Account yang
expired seperti keluarnya pegawai / resign yang dahulu mendapatkan hak
akses ke server seperti account mail, account web atau quota di server
untuk menyimpan datanya harus segera dihapus setelah pegawai tersebut
resmi resign dari perusahaan.
• Automatic Lock, aturan yang memungkinkan penguncian sistem secara
otomatis, jika terjadi misalkan penulisan password yang salah sebanyak
tiga kali. Ini sangat berguna untuk user yang bisa login ke server.
• Ganti password secara berkala (admin & user) dan dokumentasikan,
Password yang baik selain terdiri dari karakter dan angka juga
panjangnya, ada baiknya password diganti secara berkala misalnya 1
bulan sekali dan di dokumentasikan
• New accounts, membatasi user baru dengan quota, memory dan akses
beserta hak yang dimilikinya
• Batasi ruang lingkup user dengan menerapkan quota, jam akses, hak
akses instalasi di PC atau server dan sebagainya
• Root Security, sistem administrasi dengan menggunakan remote sistem
harus melalui jaringan yang aman, misalnya VPN, SSL, atau SSH. Dibuat
aturan dimana setiap user yang akan login ke server dengan account root
atau super user harus login dengan user biasa dulu baru pindah ke user
root.
Information Security Management Policy | Juni 2009 11
• Buat aturan tentang network routing control, pastikan algortima yang
digunakan benar dan link ke routing dapat dipercaya, perhatikan hop
routing, latency dan protocol yang digunaka
9. Information systems acquisition, development and maintenance, pada bagian ini akan
membicarakan tentang aturan bagian dari sistem informasi, dan proses bisnis yang
merupakan bagian dari kegiatan sistem yang berlangsung.
a. Security Requirement of information system & application, menyangkut tentang
sistem informasi secara keseluruhan
• Membuat aturan tentang legalitas tentang asset informasi pada
perubahan atau implementasi sistem yang baru.
• Membuat aturan tentang data input pada aplikasi untuk memastikan
kebenaran data tersebut
• Membuat aturan tentang pemeriksaan ulang dan manual untuk
memverifikasi dan cross checking
• Hal ini sebagian dari penanggulangan injection pada serangan yang akan
dilakukan pada sistem yang dibangun dengan memanfaatkan celah yang
ada.
• Membuat definisi untuk tanggung-jawab dan proses untuk merespon pada
saat terjadi atau mendeteksi errors.
• Memperhatikan tentang output data dengan memvalidasi untuk
memastikan data yang diproses dan disimpan adalah benar
• Gunakan metode enkripsi kriptographi tertentu untuk menjamin
keamanan, integrasi dan otentikasi informasi dengan menggunakan
aplikasi yang mendukungnya
b. Security Systems, menjamin sistem file yang ada,
• Membuat prosedur implementasi untuk mengontrol instalasi software
• Minimalkan terjadinya konflik / inkompatibel antara perangkat lunak
dengan sistem operasi dan perangkat keras
• Melakukan training untuk mensosialisasikan sistem yang telah dibuat
• Membuat prosedur tentang bagaimana perubahan yang akan dilakukan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar